PERATURAN PENGENDALIAN KARHUTLA

Kebakaran merupakan salah satu isu penting yang disoroti dunia, dimana kebakaran lahan dan hutan atau KARLAHUT sering terjadi di indonesia. Bahkan negara kita pernah dijuluki negara peng-ekspor asap terbesar di asia.
Pemerintah dan jajaran instansi dibawahnya sudah banyak mengeluarkan peraturan baik ditingkat Presiden sampai dengan Pemerintah Daerah, namun peraturan yang diterbitkan tanpa implementasi, pengawasan serta pemberian Reward & Punishment membuat banyak perusahaan terutama sektor perkebunan tidak mengindahkannya.
Berikut peratura-peraturan di indonesia yang dikeluarkan baik peraturan pemerintah maupun instansi kementerian :

    Daftar Peraturan Tentang Pengendalian dan Pencegahan KARLAHUT (Kebakaran Lahan dan Hutan

  1. UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
    Pasal 47 : Def: Perlindungan hutan dan kawasan hutan.
    Pasal 49 :Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

    Pasal 50 ayat 3 (d): Setiap orang dilarang membakar hutan
    Pasal 78 Ayat 3: Barang siapa dengan SENGAJA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 Huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,-Pasal 78 Ayat 4:
    Barang siapa karena KELALAIANNYA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 Huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,-

  2. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    Pasal 69
    (1) Setiap orang dilarang :
     h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
    Pasal 108
     Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan
    pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
    10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  3. UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
    Pasal 56
    (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau
    mengolah lahan dengan cara membakar.
    (2) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki
    sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran
    lahan dan kebun.
    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa
    membakar diatur dengan Peraturan Menteri
    Pasal 108
    Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau
    mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10
    (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00
    (sepuluh miliar rupiah).
  4. PP No. 4 TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DGN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN
    Pasal 11
    Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau
    lahan.
    Pasal 12
    Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau
    pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan
    dan atau lahan.
    Pasal 13
    Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan
    dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran
    lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau
    lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di
    lokasi usahanya.
    Pasal 14
    (1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
    wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah
    terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.
    (2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau
    lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
    a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan
    atau lahan;
    b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
    c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya
    kebakaran hutan dan atau lahan;
    d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan
    menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
    e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara
    berkala.
    Pasal 18
    (1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    13 bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan
    di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan
    kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.
    (2) Pedoman umum penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan
    ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri yang bertanggung
    jawab di bidang kehutanan setelah berkoordinasi dengan Menteri
    lain yang terkait dan Instansi yang bertanggung jawab.
    (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman teknis penanggulangan
    kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
    ditetapkan dengan peraturan daerah.
  5. PP No. 45 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Hutan
    Pasal 2
    Perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan.
    Pasal 16 ayat 1 e.
    Perlindungan Daya-daya alam Kekeringan, dengan :
    1. Melindungi sumber air dan daerah tangkapan air;
    2. Membuat cek dam, embung air, waduk;
    3. Membuat ilaran api pada hutan yang rawan kebakaran.
    Pasal 19
    Setiap orang dilarang membakar hutan
    Pasal 20
    (1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran, dilakukan kegiatan pengendalian, Pencegahan ;
    a. Pemadaman;
    b. Penanganan pasca kebakaran
    (2) Kegiatan pengendalian kebakaran hutan dilakukan pada tingkat :
    d. Unit atau Kesatuan pengelolaan hutan.
    Pasal 23 (1) c.1
    Pencegahan Kebakaran pada tingkat IUPHHK :
    a) melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaranhutan;
    b) menginventarisasi faktor penyebab kebakaran;
    c) menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran;
    d) membuat prosedur tetap pemadaman kebakaranhutan;
    e) mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan;
    dan
    f) membuat sekat bakar .
    Pemadaman
    Pasal 24-26
    Penanganan Pasca :
    Pasal 27-29
    Tanggung Jawab Pidana dan Perdata :
    Pasal 30-31
  6. PP No 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
    Pasal 26
    Setiap orang dilarang:
    a. membuka lahan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung;
    b. membuat saluran drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering;
    c. membakar lahan gambut; dan/atau
    d. melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut (dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3))
    Pasal 27
    (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
    yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin ingkungan.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s